Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level person.

Irawan Sukarno conveyed a fascinating perspective that (Indonesian) intelligence in the future should aim to win the peace. The administration of intelligence turns into more sophisticated as unconventional battlefields arise, that are A great deal more challenging than regular types.

Jika diperlukan dan sudah terdapat bukti maka dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap.

Klaim saldo DANA gratis hingga Rp250 ribu secara mudah dan tanpa biaya apa pun adalah kesempatan yang sulit untuk dilewatkan. Setelah berhasil...

). Kemajuan teknologi dan arus keterbukaan informasi menuntut insan intelijen berkerja lebih cerdas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain sumber daya manusia maka infrastruktur intelijen harus terus disesuaikan seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi twenty five tahun tanpa terkecuali.

Issues ended up raised concerning the purpose of BIN as being a Software for the political passions in the President.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world-wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat reformasi intelijen indonesia itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

Dibutuhkan kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan reformasi intelijen Indonesia yang lebih adaptif dan demokratis. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus diperkuat untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.

These types of situations maximize the eye that the posture of new intelligence establishments and capabilities will not be achievable if we make reference to your organizational realities and present lawful Basis because They are really an merchandise within your authoritarian politics in the Orde Baru